Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendidikan
Didalam GBHN dicantumkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untukmencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan tersebut merupakan tanggungjawab
pemerintah, masyarakat dan orang tua. Agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai,
sekolah harus mengadakan hubungan dengan masyarakat karena sekolah merupakan lembaga
pendidikan yang menunjang perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat
bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan sekolah. Hal itu didasarkan atas pemikiran
bahwa masyarakat sangat membutuhkan sekolah.
Salah satu wadah kerjasama yang dapat dilakukan masyarakat dan sekolah adalah
melalui Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), seperti yang tercantum dalam
Undang-undang No. 4 Tahun 1959 (Sutedjo Brodjonagoro, 1959:174). Pasal 28 Undang-undang
no. 4 menyatakan bahwa
1. Hubungan sekolah dengan orang tua murid harus dipelihara dengan sebaik-baiknya;
2. Untuk mewujudkan hubungan tersebut, perlu dibentuk satu panitia pemeliharaan sekolah, yang
terdiri atas beberapa orang tua murid;
3. Susunan dan kewajiban panitia pembantu pemeliharaan sekolah ditetapkan oleh Mendikbud.
Mengutip dari beberapa pendapat para ahli seperti Hendyat Sutopo (1992:238) dan
Soegarda Poerbakawatja (1981:286), dapat disimpulkan bahwa BP3 adalah organisasi
nonstruktural yang lebih bersifat konsultatif, anggotanya terdiri atasvorang tua murid, guru, dan
tokoh masyarakat serta membantu penyelenggaraan pendidikan disekolah agar sekolah hidup
lebih subur dan lebih sanggup memelihara tugasnya.
Sementara itu, tugas dan wewenang BP3 seperti yang dirumuskan oleh tim dosen
Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Malang (1988:244) adalah sebagai
berikut :
1. Mendorong dan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah.
2. Membantu kelancaran kegiatan pendidikan dan tidak mencampuri urusan teknik pengajaran di
sekolah, yang menjadi wewenang kepala sekolah, guru, dan pengawas
3. Mengusahakan bantuan dari masyarakat, baik baik berupa benda, uang maupun jasa, dengan tidak
menambah kewajiban pembayaran denda.
4. Memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah dan kepala perwakilan Depdikbud tentang
keuangan atas pembayaran SPP2.
Terjadinya hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua murid serta masyarakat, akan
bermanfaat bagi sekolah, masyarakat, orang tua murid dan anak didik sendiri.
1. Manfaat bagi sekolah
a. Memudahkan sekolah untuk memperbaiki kondisi pendidikan.
b. Memperbesar usaha untuk meningkatkan profesi staf sekolah, terutama guru.
c. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sehingga sekolah mendapat bantuan dan
dukungan masyarakat serta memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan
meningkatkan program sekolah.
2. Manfaat bagi masyarakat dan orang tua murid.
a. Masyarakat akan mengetahui semua hal tentang persekolahan beserta inovasinya.
b. Masyarakat akan mengetahui semua kegiatan yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan
tanggungjawab yang dibebankan masyarakat.
c. Masyarakat dapat menyalurkan partisipasinya.
3. Manfaat bagi anak didik
a. Pengetahuan yang belum diperoleh disekolah dapat diperoleh dari masyarakat dan orang tua.
b. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh disekolah dapat diaplikasikan di masyarakat.
c. Anak didik akan belajar dimasyarakat, menginngat waktu yang disediakan disekolah berkisar tujuh
jam.
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan
a) Konsep Partisipasi Masyarakat
Hingga kini belum terdapat satu kesepakatan, indikator, maupun ukuran yang digunakan para
ahli atau peneliti tentang konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Partisipasi masyarakat sering diartikan sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka
menyukseskan program atau proyek pembangunan. Dengan perkataan lain partisipasi diartikan
seberapa besar tenaga, dana, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi
masyarakat kepada proyek-preyek pemerintah.
Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Participate yang berarti ikut mengambil
bagian (Wojo-wasito., 1988:139). Menurut Soegarda Poerbakawatja (1981:251), partisipasi
adalah suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan
pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Sementara itu, Rogers
(1981:63) memberikan pengertian partisipasi sebagai tingkat keterlibatan anggota sistem sosial
dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu rencana.
b) Prasyarat partisipasi masyarakat
Menurut Patria Westra (1977:16), agar partisipasi dapat tercapai dengan baik,masyarakat harus
memperhatikan beberapa prasyarat partisipasi, antara lain:
a. Tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi, karena partisipasi sulit dilaksanakan
dalam keadaan serba darurat.
b. Pembiayaan partisipasi hendaknya tidak melebihi hasil-hasil yang akan diperoleh serta
memperhatikan segi-segi penghematan.
c. Pelaksana partisipasi harus memandang pentingnya keberadaan kelompok kerja yang akan
dipartisipasikan.
d. Peserta partisipasi harus mempunyai kemampuan khusus sehingga efektif untuk dipartisipasikan.
e. Pelaku partisipasi harus dapat berhubungan secara timbal balik sehingga dapat saling bertukar ide
dengan pengertian dan bahasa yang sama.
f. Tidak ada pihak-pihak yang merasa bahwa posisinya terancam akibat adanya partisipasi.
g. Partisipasi akan lebih efektif jika didasarkan asas kebebasasn bekerja.
c) Keuntungan Partisipasi Masyarakat
Dengan adanya pastisipasi, organisasi akan memperoleh beberapa keuntungan dalam mencapai
keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Beberapa keuntungan tersebut, yaitu :
a. Memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan pikiran.
b. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki anggota
c. Membangun komunikasi yang baik didalam organisasi karena lebih banyak terjadi komunikasi
dua arah.
d. Mendorong sikap untuk bertanggungjawab dalam membangun kepentingan bersama.
d) Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Jika dilihat dari tingkatanya, partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
:
a. Partisipasi dalam proses pengambila keputusan
b. Partisipasi dalam proses perencanaan dalam kaitanya dengan program lain.
c. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program (Jumrowi dan Subandiyah, 1982:2)
e) Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat
Pada prinsipnya partisipasi masyarakat dipilah dalam dua tipe yang berbeda, yaitu partisipasi
yang menyangkut aktivitas bersama dalam proyek pembangunan khusus, serta partisipasi sebagai
individu diluar aktivitas bersama (Koentjaraningrat, 1981:78).
Pada tipe pertama, masyarakat diajak dan diperintah oleh pamong desa dan wakil dari berbagai
departemen untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga dan hartanya bagi kegiatan
pembangunan khusus, biasanya bersifat pembangunan sarana fisik.
Pada tipe kedua, tidak ada aktivitas khusus, tetapi terdapat proyek pembangunan. Biasanya,
proyek tersebut tidak bersifat fisik dan dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar atau kemauan4
sendiri. Proyek tersebut, antara lain gerakan keluarga berencana dan gerakan tabungan
kesejahteraan rakyat.
f) Tujuan dan Fungsi Partisipasi Masyarakat
Didalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992, disebutkan bahwa partisipasi
atau peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan
mengembangkan pendidikan nasional.
Sementara itu, pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan partisipasi masyarakat adalah
mendayagunakan kemampuan yang ada didalam masyarakat untuk kepentingan pendidikan
nasional.
PENDAYAGUNAAN PERS SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI HUMAS PENDIDIKAN
Pada dasarnya simpati dan partisipasi masyarakat dapat diperoleh dengan cara menciptakan
komunikasi timbal balik. Artinya, komunikasi tidak bersifat sepihak, akan tetapi melibatkan kedua
belah pihak. Sekolah merasa bahwa masyarakat adalah bagian penting dalam proses pendidikan.
Sebaliknya, masyarakat merasa bahwa sekolah adalah lembaga yang sangat dibutuhkan.
Sementara itu, komunikasi timbal balik dapat dilaksanakan melalui perantaraan media. Salahsatu
media yang sangat penting dewasa ini dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya adalah pers.
1. Pers dan Fungsinya
Dalam pembahasan ini, pengertian pers sengaja dibatasi secara khusus, yakni pers sebagai
media massa cetak, meskipun dalam arti umum pers meliputi media massa elektronik.
Didalam buku Komunikasi dalam teori dan praktek (1977:23), Astrid mengungkapkan bahwa
disamping menyiarkan informasi, fungsi pers juga mendidik, memberi hiburan, dan mampu
memberikan pengaruh kepada khalayak untuk melakukan kegiatan tertentu.
2. Pers sebagai Media Komunikasi
Pers sebagai unsur media merupakan media komunikasi massa. Oleh karena itu, seseorang
yang akan menggunakan media komunikasi massa sebagai sarana berkomunikasi, perlu
memahami terlebih dahulu bersifat karakteristik media komunikasi massa.
a. Komunikasi bersifat Heterogen
Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media masssa adalah terbuka untuk semua orang.
b. Komunikasi massa bersifat Heterogen
Dalam komunikasi media masssa terdapat sejumlah besar komunikasn, yang terdiri atas individuindividu heterogen, baik dari segi tempat tinggal, pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, maupun
pengalaman.
c. Media Massa bersifat menimbulkan Keserepakan5
Keserempakan adalah kontak dengan pihak komunikator meskipun komunikan berada ditempat
terpisah.
d. Hubungan komunikator-komunikan bersifat nonpribadi
Sifat nonpribadi timbul akibat teknik penyebaran pesan secara massal sementara sifat komunikasi
massa harus bersifat umum.
3. Kegiatan Komunikasi Sekolah dengan Masyarakat melalui Pers
Dalam rangka meningkatkan daya guna pers sebagai media komunikasi sekolah dengan
masyarakat, terdapat beberapa bentuk kegiatan yang perlu didakan, yaitu:
a. Penulisan dan pengiriman siaran pers;
b. Penulisan dan pengiriman berita pendidikan;
c. Penulisan dan pengiriman artikel pendidikan;
d. Penulisan dan pengiriman pikiran pembaca.
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI MANAJEMEN HUMAS PENDIDIKAN DENGAN
MEDIA MASSA
1. Pengembangan Manajemen Humas Pendidikan
Secara garis besar, pengembangan Manajemen humas pendidikan dapat ditempuh melalui
peningkatan posisi humas dan pengembangan fasilitas yang ada.
Secara strategis, peningkatan Manajemen humas melalui peningkatan posisi meliputi dua
aspek, yakni posisi operasional dan posisi struktural.
a. Peningkatan posisi Operasional
Aspek peningkatan Manajemen humas dari segi posisi operasional dapat dilakukan kebijakan
berikut.
1. Mengikutsertakan humas dalam proses pengambilan kebijakan pimpinan, untuk mengetahui latar
belakang dan program pimpinan. Dengan demikian, informasi kepada masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung, dapat disampaikan oleh humas secara benar, tepat, cepat dan proposional.
2. Hendaknya disediakan kesempatan khusus bagi humas untuk berhubungan langsung dengan
pimpinan secara cepat dan setiap saat (hubungan ke dalam)
3. Hendaknya humas dipercaya sebagai sumber resmi satu-satunya dan terpercaya sehingga media
massa atau masyarakat mendapat informasi secara tepat dengan prosedur dan cara mudah, cepat,
serta tidak berbelit-belit (hubungan keluar)
b. Peningkatan Posisi Struktural
Untuk menunjang peningkatan posisi operasional, hendaknya posisi struktural organisator humas
ditingkatkan secara seimbang sehingga terjamin adanya kelancaraan kerja dengan pejabat-pejabat6
teras baik dilembaga pendidikan maupun lembaga atau intannsi lain, sesuai dengan fungsi dan
perananya.
2. Pengembangan Komunikasi Manajemen Humas Pendidikan dengan Media Massa
Untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan peranan kedua aparat, perlu diwujudkan kerjasama
yang serasi, antara lain dengan cara berikut ini.
a. Memperbanyak pertemua bersama, misalnya jumpa pers dan pertemuan periodik.
b. Melakukan pres tour bersama untuk mengetahui secara langsung kegiatan pendidikan dan
kebudayaan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.
c. Melaksanakan penataran, seminar, diskusi, lokakarya, dan sebagainya dalam bidang pendidikan dan
kebudayaan serta bidang publish.
d. Pengisian bersama ruang atau rubrik pendidikan dan kebudayaan.
e. Kedua belah pihak hendaknya mempunyai sikap terbuka dalam tukar menukar informasi masalah
pendidikan dan kebudayaan demi masyarakat luas.
f. Kedua belah pihak hendaknya menyebarkan seluas-luasnya informasi pendidikan dan kebudayaan
kepada masyarakat atau sampai eselon terbawah, baik melalui instansi resmi maupun media massa
(radio, televisi, dan sebagainya) tanpa perbedaan atau diskriminasi apapun.
KEBIJAKAN ATASAN SEBAGAI ACUHAN DALAM PELAKSANAAN HUMAS PENDIDIKAN
Pola Dasar Kebijakan Konsepsional Depdikbud
Letak esensi pembahasan ini, yaitu didalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat
perlu memperhatikan kebijakan atasan. Dalam hal ini, atasan ialah pejabat daerah hingga pejabat
tingkat pusat, yaitu pimpinan departemen, termasuk pejabat eselon satu. Apabila pelaksanaan
hubungan masyarakat tidak memperhatikan kebijakan atasan, mungkin akan terjadi
miskomunikasi.
Apabila hal itu terjadi, pasti ada kesimpangsiuran pesan yang diterima masyarakat. Resikonya
hal itu tidak akan membangkitkan partisipasi aktif dan positif masyarakat belum memahami
dengan jelas pesan yang diterima dari sekolah atau setidaknya masyarakat masih ragu untuk
berbuat sesuatu.
Menurut Mudjito (1984), pola dasar penerangan konsepsional Depdikbud meliputi (Gambar di
Lampiran 1 sampai dengan 6) :
1. Tujuh langkah khusus (strategi) yang digariskan mentri
2. Tugas-tugas kehumasan Depdikbud
3. Sistem Analisis tugas kehumasan Depdikbud
4. Arus kebijakan hingga produk penerangan
5. Komponen penerangan Depdikbud
6. Pola-pola dasar Penerangan Depdikbud.
PELAKSANAAN PROMOSI PENDIDIKAN KEJURUAN, CONTOH HUMAS PENDIDIKAN
1. Permasalahan serta Usaha Pembinaan dan Pengembangan
Berbagai masalah yang selama ini dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan menengah
kejuruan mengakibatkan penyiapan rancangan program penerangan dan penyuluhan menjadi
pelik. Hal itu karena kita selalu berhadapan dengan kondisi didalam tubuh pendidikan menegah
kejuruan itu sendiri dan masyarakat. Dimana kebanyakan lembaga pendidikan kurang matang
dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan siap saing, apalagi akhir-akhir ini demam
masyarakat untuk memasukkan anaknya dalam dunia perguruan tinggi juga semakin tinggi, hal itu
dinilai oleh para orang tua, bahwa putra-putrinya lebih cocok untuk menempuh bangku SMA dari
pada di sekolah Kejuruan.
Demikian salah satu permasalahan dari banyak masalah yang dihadapi oleh Sekolah Kejuruan.
Namun semua itu harus dipecahkan permasalahanya dengan melaksanakan kegiatan penerangan
dan penyuluhan pendidikan yang simultan, yaitu dengan memperbaiki kondisi dan sikap
masyarakat luas, termasuk remaja, orang tua, dan usahawan atau industriawan. Sungguh semua itu
merupakan satu pekerjaan berat.
Dengan usaha tidak mengenal lelah, dimulailah penyusunan satu rencana pembinaan dan
pengembangan pendidikan kejuruan. Cara yang ditempuh adalah menyempurnakan secara
bertahap semua dimensi pendidikan tersebut. Selain itu, Direktorat Dikmenjur semakin intensif
mengadakan hubungan konsultasi dengan dunia usaha atau industri untuk mencapai relevasi
dengan perkembangan pembangunan.
Titik yang paling cerah dalam usaha konsolidasi tersebut terjelma dalam GBHN. Secara khusus
GBHN menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan disegala bidang yang memerlikan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta
sekaligus meningkatkan produktifitas, kreativitas, mutu, serta efesiensi kerja.
Promosi intensif dipandang sebagai media paling efektif untuk memenuhi maksud diatas, karena
Promosi merupakan satu jenis komunikasi massa. Apabila kita menginginkan satu efektivitas
tinggi, perlu dipikirkan jangkauan dan sasaran yang luas, jangka waktu yang cukup lama, dan
frekuensi penampilan yang cukup meyakinkan. Mengingat sasaran Promosi yang dilakukan cukup
luas, usaha tersebut perlu didukung oleh staf lengkap dan profesional. Di samping itu, perlu
disediakan dana cukup agar diperoleh hasil optimal dari semua usaha Promosi.
2. Tujuan Promosi
Pada umumnya masyarakat belum memahami dan menghayati peran pendidikan kejuruan
terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Banyak siswa dan orang
tua memilih sekolah umum dan memaksa anaknya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi
meskipun mereka sadar bahwa kemampuan akademis anak dan kemampuan ekonomi orang tua
kurang mendukung. Sikap seperti itu hendaknya diubah melalui penerangan-penerangan yang
lebih luas dan intensif tentang seluk beluk pendidikan kejuruan kepada siswa SMP, orang tua, dan
masyarakat. Usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat siswa SMP untuk memasuki
pendidikan kejuruan.
3. Sasaran Promosi
Untuk mencapai hasil optimal, sasaran kampanye dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
1. Siswa SMP
2. Orang tua siswa SMP
3. Masyarakat umum
Pembagian kelompok sasaran tersebut didasarkan atas perbedaan keadaan dan daya tangkap setiap
masyarakat.
4. Strategi Promosi
Untuk melaksanakan suatu Promosi, hendaknya disusun suatu strategi tertentu agar kampanye
tersebut mencapai sasaran. Strategi yang perlu dilaksanakan, antara lain sebagai berikut.
a. Untuk siswa Promosi, kampanye sebaiknya ditangani guru masing-masing.
b. Untuk orang tua siswa, kampanye ditangani KOMITE (persatuan Orang Tua Murid dan Guru)
atau BP3, Pemerintah daerah (pemukiman/desa), departemen penerangan, dan media massa.
c. Untuk masyarakat umum, kampanye ditangani Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen Penerangan, serta Departemen Tenaga Kerja, yang bekerja sama dengan dunia usaha
dan media massa.
5. Koordinasi Pelaksanaan Promosi
Mengingat program dan sasaran Promosi yang cukup luas, dalam pelaksanaan kamapanye
diharapkan terdapat partisipasi dari berbagai intansi. Agar koordinasi pelaksanaan kampanye dapat
berjalan dengan baik, perlu dibentuk satu satuan tugas yang terdiri atas berbagai unsur, antara lain:
a. Unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
b. Unsur Departemen Penerangan
c. Unsur Departemen Tenaga Kerja
d. Unsur Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
e. Unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
f. Unsur Media massa
6. Metode Promosi
Dalam pelaksanaan Promosie dipilih dua bentuk metode pendekatan, yaitu metode langsung dan
metode tidak langsung.
a. Metode langsung
Dengan metode ini pendekatan dilakukan secara langsung, yakni petugas Promosi langsung
berhadapan dengan sasaran. Cara tersebut dapat digunakan oleh para guru yang bertindak sebagai
petugas Promosi kepada siswa yang menjadi sasaran kampanye.
b. Metode tidak langsung
Dengan metode ini pendekatan tidak dilakukan secara langsung, tetapi menggunakan berbagai
media, seperti media cetak, iklan, film dan lain-lain. Motode tersebut mungkin lebih banyak
digunakan karena dianggap lebih mudah dan sasaranya pun lebih luas.
7. Sarana Promosi
Kampanye yang dilaksanakan dalam usaha meningkatkan minat masyaarakat untuk memasuki
pendidikan kejuruan dapat ditempuh dengan berbagai sarana, baik langsung maupun tidak
langsung, diantaranya adalah:
a. Surat kabar
b. Majalah
c. Poster
d. Buku-buku prospektus
e. Televisi dan radio
f. Film penerangan
g. Kegiatan belajar mengajar, dan
h. Kunjungan terbuka ke sekolah kejuruan.
j. Media Sosial online (WEB, FB, YOUTUBE, IG dll)
